Sejarah Kota Kisaran
Sejarah kota
kisaran dimulai dari perjalanan yang dilakukan oleh seorang sultan dari aceh
yang bernama "Iskandar Muda" ke Johor dan Malaka pada tahun 1612 d. Dalam perjalanan tersebut,
rombongan Sultan Iskandar Muda beristirahat di kawasan sebuah hulu sungai yang
kemudian dinamakan Asahan. Perjalanan dilanjutkan ke sebuah "Tanjung"
yang merupakan pertemuan antara sungai Asahan dengan sungai Silau, kemudian
bertemu dengan Raja Simargolang. Di tempat itu juga Sultan Iskandar Muda
mendirikan sebuah pelataran sebagai "Balai" untuk tempat menghadap,
yang kemudian berkembang menjadi perkampungan. Perkembangan daerah ini cukup
pesat sebagai pusat pertemuan perdagangan dari Aceh dan Malaka, sekarang ini
dikenal dengan "Tanjung Balai".
Dari
hasil perkawinan Sultan Iskandan Muda dengan salah seorang putri Raja
Simargolang, lahirlah seorang putera yang bernama Abdul Jalil yang menjadi
cikal bakal dari kesultanan Asahan. Abdul Jalil dinobatkan menjadi Sultan
Asahan I. Pemerintahan kesultanan Asahan dimulai tahun 1630 yaitu sejak
dilantiknya Sultan Asahan yang I s/d XI. Selain itu di daerah Asahan,
pemerintahan juga dilaksanakan oleh datuk-datuk di wilayah Batubara dan ada
kemungkinan kerajaan-kerajaan kecil lainnya.
Tanggal
12 September 1865, kesultanan Asahan berhasil dikuasai Belanda. Sejak itu,
kekuasaan pemerintahan dipegang oleh Belanda. Kekuasaan pemerintahan Belanda di
Asahan/Tanjung Balai dipimpin oleh seorang Kontroler, yang diperkuat dengan
Gouverments Besluit tanggal 30 September 1867, nomor 2 tentang pembentukan
Afdeling Asahan yang berkedudukan di Tanjung Balai dan pembagian wilayah
pemerintahan dibagi menjadi tiga, yaitu:
1) Onder
Afdeling Batubara
2) Onder
Afdeling Asahan
3) Onder
Afdeling Labuhan Batu
Kerajaan
Sultan Asahan dan pemerintahan Datuk-datuk di wilayah Batubara tetap diakui
oleh Belanda, namun tidak berkuasa penuh sebagaimana sebelumnya. Wilayah
pemerintahan Kesultanan dibagi atas Distrik dan Onder Distrik, yaitu:
1)
Distrik Tanjung Balai dan Onder Distrik Sungai Kepayang
2)
Distrik Kisaran
3)
Distrik Bandar Pulau dan Onder Distrik Bandar Pasir Mandoge
Sedangkan
wilayah pemerintahan Datuk-datuk di Batubara dibagi menjadi wilayah Self
Bestuur, yaitu:
1) Self
Bestuur Indrapura
2) Self
Bestuur Lima Puluh
3) Self
Bestuur Pesisir
Pada
tanggal 13 Maret 1942, Pemerintahan Belanda berhasil ditundukkan Jepang. Oleh
Pemerintahan Fasisme Jepang yang dipimpin T. Jamada, mengganti nama struktur
pemerintahan menjadi Asahan Bunsyu dan bawahannya Fuku Bunsyu Batubara. Selain
itu, wilayah yang lebih kecil dibagi menjadi Distrik, yaitu Distrik Tanjung
Balai, Kisaran, Bandar Pulau, Pulau Rakyat dan Sei Kepayang.
Pemerintahan Fasisme Jepang berakhir pada tanggal 14 Agustus 1945 dan tanggal 17 Agustus 1945, kemerdekaan Republik Indonesia diproklamirkan. Sesuai dengan perkembangan Ketatanegaraan RI, maka berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 1945, Komite Nasional Indonesia wilayah Asahan dibentuk pada bulan September 1945. Pada saat itu pemerintahan yang dipegang oleh Jepang sudah tidak ada lagi, tapi pemerintahan Kesultanan dan pemerintahan Fuku Bunsyu di Batubara masih tetap ada.
Pemerintahan Fasisme Jepang berakhir pada tanggal 14 Agustus 1945 dan tanggal 17 Agustus 1945, kemerdekaan Republik Indonesia diproklamirkan. Sesuai dengan perkembangan Ketatanegaraan RI, maka berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 1945, Komite Nasional Indonesia wilayah Asahan dibentuk pada bulan September 1945. Pada saat itu pemerintahan yang dipegang oleh Jepang sudah tidak ada lagi, tapi pemerintahan Kesultanan dan pemerintahan Fuku Bunsyu di Batubara masih tetap ada.
Pada
tanggal 15 Maret 1946, berlaku struktur pemerintahan RI di Asahan dan wilayah
Asahan dipimpin oleh Abdullah Eteng sebagai Kepala Wilayah dan Sori Harahap
sebagai Wakil Kepala Wilayah, sedangkan Asahan dibagi atas 5 (lima) kewedanaan,
yaitu:
1)
Kewedanaan Tanjung Balai
2)
Kewedanaan Kisaran
3)
Kewedanaan Batubara Utara
4)
Kewedanaan Batubara Selatan
5)
Kewedanaan Bandar Pulau
Kemudian
setiap tahun, tanggal 15 Maret diperingati sebagai "Hari Jadi Kabupaten
Asahan".
Pada
Konferensi Pamong Praja se-Keresidenan Sumatera Timur pada bulan Juni 1946
diadakan penyempurnaan struktur pemerintahan, yaitu:
1) Sebutan Wilayah Asahan diganti dengan Kabupaten Asahan
1) Sebutan Wilayah Asahan diganti dengan Kabupaten Asahan
2)
Sebutan Kepala Wilayah diganti dengan Bupati
3)
Sebutan Wakil Kepala Wilayah diganti dengan Patih
4)
Kabupaten Asahan dibagi menjadi 15 (lima belas) wilayah kecamatan, terdiri
dari:
a)
Kewedanaan Tanjung Balai dibagi atas:
(1)
Kecamatan Tanjung Balai
(2)
Kecamatan Air Joman
(3)
Kecamatan Simpang Empat
(4)
Kecamatan Sei Kepayang
b)
Kewedanaan Kisaran dibagi atas:
(1)
Kecamatan Kisaran
(2)
Kecamatan Air Batu
(3)
Kecamatan Buntu Pane
c)
Kewedanaan Batubara Utara dibagi atas:
(1)
Kecamatan Medang Deras
(2)
Kecamatan Air Putih
d)
Kewedanaan Batubara Selatan dibagi atas:
(1)
Kecamatan Talawi
(2)
Kecamatan Tanjung Tiram
(3)
Kecamatan Lima Puluh
e)
Kewedanaan Bandar Pulau dibagi atas:
(1)
Kecamatan Bandar Pulau
(2)
Kecamatan Pulau Rakyat
(3)
Kecamatan Bandar Pasir Mandoge
Dengan mempertimbangkan posisi
yang lebih strategis, maka pada tanggal 20 Mei 1968, melalui PP Nomor 19 Tahun
1980, ibukota Kabupaten Asahan dipindahkan dari Kota Tanjung Balai ke Kota
Kisaran.
post nya bagus dan bermanfaat
BalasHapusmakasih gan,,,,,,,,,,
: